Rp 33.000, - / anggota yang Anda sponsori. Bonus Target (10 Level Aktif*): Setiap ada penambahan anggota baru di jaringan Anda, maka Anda akan mendapatkan bonus target yang potensinya mencapai Rp. 31.000.200, - Perhitungan Bonus Target adalah : 350 x Jumlah Anggota Dibawah Anda ; Total bonus target yang dapat diperoleh adalah :
Salah satu tantangannya adalah meminimalisir persepsi mengenai sulitnya perusahaan masuk ke pasar Dagang dan Industri KADIN Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjadi sumber bagi Otoritas Jasa Keuangan OJK maupun Self Regulator Organization SRO dalam mencari emiten. Alasannya karena terdapat kewajiban bagi tiap perusahaan untuk menjadi anggota Kadin. āKalau mencari calon emiten, Kadin bisa menjadi sumber yang bisa digali,ā kata Ketua Umum KADIN Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam acara business meeting di Jakarta, Selasa 18/3. Meski begitu, Suryo mengingatkan, agar edukasi kepada perusahaan anggota Kadin mengenai kegiatan initial public offering IPO atau go public menjadi penting dilakukan. Bukan hanya itu, edukasi juga diperlukan agar perusahaan tersebut dapat mengetahui manfaat apa saja yang diperoleh jika masuk ke pasar modal. Ia percaya, edukasi dan manfaat yang bisa diperoleh ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan yang ingin masuk ke pasar modal. āApakah ada insentif-insentif khusus yang bisa didapatkan, fiskal atau moneter bagi perusahaan yang masuk ke pasar modal,ā katanya. Edukasi yang lain, lanjut Suryo, dapat berupa pemahaman bahwa tidak sulit syarat perusahaan yang ingin masuk ke pasar modal. Persepsi ini menjadi salah satu tantangan yang harus segera dibenahi. Menurutnya, selama ini, banyak persepsi dari kalangan pengusaha bahwa masuk ke pasar modal sangat sulit. Misalnya, perusahaan tersebut harus memiliki sejumlah keuntungan selama beberapa tahun atau harus memiliki modal yang cukup besar. Suryo optimis, jika edukasi dan kerjasama untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan berjalan lancar, maka dari seluruh keanggotaan Kadin, 50 perusahaan di antaranya bisa masuk ke pasar modal. āPotensi seharusnya 50 saja bisa. Tapi perlu intensif lakukan kerjaasama dengan bursa efek agar ada kesan tidak sulit,ā katanya. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad sepakat bahwa persepsi pengusaha yang menilai masuk ke pasar modal sulit itu harus diubah. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus. Menurutnya, jika 50 perusahaan selama setahun bisa masuk ke pasar modal, maka hal tersebut merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pasar modal Indonesia. Selain itu, Muliaman menilai, meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia dari sebesar 37 persen di tahun 2003 menjadi 56 persen di tahun 2014 merupakan potensi tersendiri bagi perkembangan industri pasar modal. āKalau 10 persen saja kelas menengah itu menjadi investor pasar modal, maka akan kuat pasar modal kita,ā katanya. Sedangkan dari sisi suplai, lanjut Muliaman, jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia BEI juga perlu ditingkatkan. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di lingkungan ASEAN, jumlah emiten di Indonesia masih tergolong kecil. Atas dasar itu, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan otoritas maupun BEI kepada asosiasi dan pengusaha dapat meningkatkan jumlah emiten serta investor di pasar modal Indonesia. Edukasi dan sosliasisasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Menurutnya, acara business meeting ini merupakan salah satu cara sosialisasi yang berkesinambungan. Dalam acara business meeting ini, OJK mengundang 272 perusahaan yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Rencananya, ke depan acara business meeting akan dilanjutkan di kota-kota besar lain seperti Makasar, Surabaya dan Medan. Terkait insentif, lanjut Muliaman, dalam PP No. 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka disebutkan bahwa terdapat penurunan pajak penghasilan lima persen. Penurunan pajak itu bisa dilakukan apabila wajib pajak tersebut mengajukan IPO paling sedikit 40 persen sahamnya ke bursa efek. āKami mendorong otoritas perpajakan untuk komitmen dengan isi substansi PP tersebut, dan bersama-sama mendorong perusahaan yang go public semakin banyak,ā tutup Muliaman.Menurutnya saat ini Kadin harus jadi mitra pemerintah dalam menangani masalah ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 ini. "Kadin ke depan harus menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang efektif, saling bantu antara pengusaha besar dan kecil, pengusaha daerah dan nasional, misalnya sharing di bidang teknologi maupun pendanaan.
ļ»æJAKARTA - PT Pegadaian Persero menggandeng Kamar Dagang Industri Indonesia KADIN DKI Jakarta untuk ikut dalam upaya pemberdayaan anggota Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah UMKM sebagai agen Pegadaian. Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi berharap Pegadaian bisa membantu anggota KADIN DKI Jakarta terutama pelaku UMKM untuk bisa memutar roda perekonomiannya yang sempat terhambat akibat mengungkap sekitar 15 ribu anggota KADIN DKI Jakarta aktif, bisa dan siap turut menjadi agen perusahaan pergadaian pelat merah ini. "Oleh karena itu, saya berharap dari 5 wilayah di Jakarta, masing-masing bisa memiliki perwakilannya untuk menjadi agen dan membantu memasarkan produk-produk Pegadaian yang bisa menambah pemasukan dari masing-masing anggota," ujar Diana dalam keterangannya, dikutip Jumat 12/2/2021. Para anggota KADIN DKI Jakarta yang menjadi agen Pegadaian akan mendapatkan sosialisasi mengenai produk-produk Pegadaian, dan pendampingan serta pembinaan tentang keagenan. Pegadaian juga akan memfasilitasi pengajuan kredit dan promosi yang sedang berlaku atas produk Pegadaian, hingga pemberian fee bagi anggota KADIN DKI Jakarta yang menjadi agen baru, sesuai ketentuan yang JugaDapat Banyak Angpao, Yuk Alokasikan Untuk IniPenderita Diabetes Bisa Divaksin Virus Corona, Ini SyaratnyaDirektur Jaringan, Operasi dan Penjualan Pegadaian Damar Latri Setiawan berharap besar dengan ikut menjadi agen Pegadaian, harapannya para UMKM ini lebih cepat naik kelas. Adapun fokus penyediaan layanan dari produk-produk pegadaian meliputi Tabungan Emas, Kreasi, Amanah, Arrum Haji, Arrum Safar dan Mulia yang bisa dimanfaatkan bagi para anggota KADIN DKI Jakarta yang menjadi agen."Seperti kita ketahui, jaringan keanggotaan KADIN DKI Jakarta yang berfokus pada UMKM sangat luas. Kami yakin, kerja sama ini bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama untuk membantu menambah pendapatan para pelaku UMKM yang menjadi agen Pegadaian," ungkap Damar. Hingga saat ini tercatat lebih dari 800 perusahaan yang telah bersinergi dengan Pegadaian, diantaranya BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan instansi lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Rendah Minat Menjadi Anggota Kadin. Bandung, Kompas - Minat pengusaha untuk bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masih sangat rendah. Belum direvisinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin berkorelasi terhadap rendahnya partisipasi di tingkat pusat hingga daerah tersebut. Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Usaha Mikro
Banyak pengusaha Kadin yang menjadi menteri dan mengisi jabatan penting di pemerintahan. Beberapa menteri Jokowi memiliki kedekatan emosional dengan Kadin. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai propengusaha. [Artikel kedua dari tiga tulisan tentang Liputan Khusus Munas Kadin] Hubungan emosional Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia dengan pemerintah mungkin bisa dibilang dekat. Banyak mantan pengurus Kadin mengisi jabatan publik, hingga tak sedikit yang menilai kebijakan-kebijakan pemerintah terlalu berpihak pada pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Antonius Joenoes Supit mengatakan hubungan kerja antara pemerintah dan Kadin selama ini cukup harmonis. Dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah, Kadin selalu diajak dan dimintakan pendapat. "Sekarang itu komunikasinya lancar, karena pemerintah juga butuh pengusaha," ujarnya kepada Jumat 29/5. Dia mengakui saat ini beberapa menteri dan pejabat pemerintah berasal dari Kadin. Harapannya, orang-orang Kadin ini bisa lebih banyak membawa aspirasi pengusaha dalam perumusan kebijakan pemerintah. Saat ini Kadin Indonesia akan menggelar Musyawarah Nasional Munas, yang salah satu agendanya memilih ketua umum. Dua Wakil Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, mendaftar dalam bursa pencalonan. Uniknya, beberapa pejabat pemerintah ikut dalam kegiatan kampanye kedua calon tersebut, seolah menyatakan dukungannya. Dalam acara Silaturahmi Nasional yang dibuat Anindya Bakrie, di Hotel Four Season Jakarta, Jumat 28/5, terlihat beberapa menteri hadir. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga hadir secara virtual. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi datang ke kampanye pencalonan Arsjadi di Senayan, pada 26 Maret lalu. Dua menteri ini bahkan aktif ikut dalam kampanye Arsjad ke daerah. Pada 19 Mei, Bahlil dan Lutfi terlihat dalam rombongan safari Arsjad ke Sulawesi Tengah. Sebelumnya, akhir Maret lalu, keduanya mendatangi beberapa daerah, seperti Sumatera Utara. Menko Luhut mengaku sempat membahas pemilihan calon ketua umum Kadin periode mendatang dengan Presiden Jokowi. Namun, Presiden menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan mendukung salah satu calon. Kadin merupakan organisasi pengusaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya pun ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Kadin sebenarnya independen, tidak terafiliasi dengan pemerintah maupun politik. Meski Kadin hanya sebagai mitra pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia. Namun, banyak juga yang berpendapat pemerintah dan pengusaha yang diwakili Kadin, memiliki kedekatan. Banyaknya anggota Kadin yang menjadi pejabat publik dan Kadin dinilai berperan dalam perumusan kebijakan. Saking besarnya peran Kadin Indonesia dalam perumusan kebijakan negara, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri sampai menyebut tidak ada lagi batas antara kekuasaan dan pengusaha. Pernyataan Faisal ini mengacu pada banyaknya pejabat publik yang merupakan pemilik perusahaan. "Di beberapa tempat, regulator itu merangkap sebagai pengusaha. Masalahnya kita tidak punya undang-undang anti-conflict of interest," kata Faisal dalam diskusi virtual Transparency International Indonesia, Kamis, 15 April lalu. Kedekatan Kadin dengan pemerintah juga tergambar dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai pro pengusaha. Ambil contoh kebijakan Omnibus Law melalui Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi. Dalam perumusan draf UU Cipta Kerja, pemerintah membentuk Satuan Tugas Satgas Bersama Pemerintah dan Kadin. Satgas ini dibentuk untuk konsultasi publik Omnibus Law. Salinan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 menyebutkan Satgas ini dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani. Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pengarah. Anggota satgas ini berjumlah 127 orang. Delapan Wakil Ketua Kadin Indonesia, seperti James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, dan Carmelita Hartoto, masuk dalam satgas tersebut. Organisasi pekerja merasa tidak dilibatkan dalam perumusan Omnibus Law. Makanya saat disahkannya UU Cipta Kerja pada Oktober 2020, organisasi pekerja terus melakukan penolakan secara besar-besaran. Sementara kalangan pengusha Kadin justru mendukung UU ini. Sebulan setelah UU Cipta Kerja disahkan, pemerintah membentuk Tim Serap Aspirasi. Tim ini bertujuan menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam penyusunan aturan turunan dari UU tersebut. Tim yang beranggotakan para ahli dan tokoh akademisi dipimpin Franky Sibarani, yang juga merupakan mantan pengurus Kadin Indonesia. Mengutip catatan Indonesia Corruption Watch ICW pada Oktober 2020, anggota-anggota Satgas dipenuhi para pengusaha serta pasal-pasal di UU Cipta Kerja jelas akan menguntungkan pengusaha. "Dugaan bahwa terdapat kepentingan privat di balik UU Cipta Kerja semakin terlihat terang. Presiden RI Joko Widodo dapat disebut memfasilitasi kepentingan para pengusaha," dalam catatan tersebut. Pengusaha Kadin di Jajaran Kabinet Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Ketua Umum Kadin Indonesia mulai mengisi jabatan menteri, khususnya sektor ekonomi. Pada 2004, SBY mengangkat mantan Ketua Umum Kadin Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia setelah Abu Rizal Bakrie kemudian digantikan oleh MS Hidayat. Pada Periode II pemerintahannya, SBY kembali menarik Ketua Umum Kadin kembali mengisi jabatan menteri. MS Hidayat didapuk sebagai Menteri Perindustrian pada 2010. Pada pemerintahan Jokowi, Ketua Umum Kadin Indonesia memang tidak mengisi jabatan menteri. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 1997-2002. Kabinet Jokowi-JK juga mengangkat Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan. Forum Grup Discussion Kadin Arief KamaludinKATADATA Pada periode II, Jokowi juga tidak memasukan Ketua Umum Kadin Indonesia dalam jajaran kabinetnya. Padahal, Rosan merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi ā Maāaruf Amin pada Pemilu 2019. Rosan sempat diisukan bakal diangkat menjadi Wakil Menteri ESDM, tapi akhirnya Jokowi memutuskan menaruh Rosan sebagai Duta Besar RI di Amerika Serikat pada Maret lalu, menggantikan Wakil Ketua Kadin Indonesia, Lutfi yang menjadi Menteri Perdagangan. Meski Rosan hanya menjadi Duta Besar, Jokowi melibatkan banyak mantan pengurus-pengurus Kadin dalam jajaran kabinetnya. Sebut saja Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Marves Luhut Panjaitan, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Badan Usaha Milik negara BUMN Erick Thohir memang tidak tercatat pernah menjadi pengurus Kadin. Namun, saudaranya, Garibaldi Boy Thohir saat ini masih menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga sebelumnya merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Hipmi, merupakan organisasi anggota Kadin. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan mantan ketua dan saat ini menjadi Dewan Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia. Asosiasi ini juga merupakan anggota Kadin Indonesia. Jokowi juga menarik dua Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, yakni Dato Sri Tahir dan Putri Kus Wisnu Wardani sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Halaman selanjutnya Kedekatan Emosional Kadin dan Menteri Jokowi XxVOIiZ.keuntungan menjadi anggota kadin
